Merdeka.com - TNI AD melarang keras penggunaan atribut mirip TNI seperti seragam loreng, topi baret, lencana, pangkat bahu, serta sepatu pakaian dinas harian (PDH) oleh organisasi kepemudaan. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen M Sabrar Fadhilah Sabrar, pihak TNI akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai legalisasi organisasi massa memakai atribut TNI
"Kita berharap tidak ada ormas-ormas yang arahnya ngumpulin-ngumpulin duit pakai seragam mirip-mirip TNI," ujar Brigjen Sabrar saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/3) kemarin.
Akan tetapi pihak TNI tetap melakukan koordinasi dengan Kemendagri mengenai ormas yang memakai seragam ala militer itu. Lantaran perizinan ormas itu harus melalui Kemendagri atau pemerintah daerah maupun provinsi.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmadji akan mengecek mengenai ormas-ormas tersebut di Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum.
Jika Ormas itu melanggar aturan soal penggunaan atribut mirip PNS atau TNI, tentu akan ada sanksi tegas.
"Dilihat apakah dia tercatat ke Kemendagri atau tidak. Sanksinya itu bertingkat mulai dari teguran dan seterusnya hingga pembubaran," tandasnya.
Fahri Hamzah: Presiden digaji untuk mendengar yang pedas-pedas
Fahri Hamzah
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendengar curhatan seorang ibu yang mengaku takut mengkritik pemerintah. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang yang diciduk karena terlalu kritis.
Curhatan itu disampaikan Ketua Kelompok Emak-emak Sumsel dalam sebuah diskusi yang digelar Gerakan Arah Baru Indonesia Sumsel di Palembang, Minggu (14/10).
"Zaman sekarang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Saya jadi bingung menyampaikan pendapat, jadi takut," kata salah seorang
Menurut politisi PKS itu, presiden boleh dikritik lantaran memiliki kekuasaan dan alat negara. Berbeda halnya dengan lembaga legislatif dan yudikatif yang bersifat lemah.
"Presiden punya setengah juta polisi, setengah juta tentara. Kalau DPR dan peradilan tidak ada," ujarnya.
Jika pemerintah tidak terima dikritik, kata dia, bisa dilakukan klarifikasi dengan berbagai cara, salah satunya pidato yang disiarkan televisi maupun radio.
"Kalau pemerintah mau klarifikasi bisa dilakukan, punya semua hal, gunakan panggung presiden semua mendengar," kata dia.
Hanya saja, Fahri menyinggung tindakan pemerintah yang menangkap pengkritik. Sebab, cara itu tidak elegan dan mengekang kebebasan berpendapat.
"Tidak boleh dikritik sedikit ditangkap, jangan pakai kekuasaan," tegasnya.
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia: Aturan Baru PBJS Kesehatan Sengsarakan Warga
Sumber:malang time
Ikuti
Koordinator Persi Surabaya Herminiati saat konferensi pers
- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Korwil Surabaya menilai Peraturan Direktur Jaminan Kesehatan No 4 tahun 2018 yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai rujukan berobat sangat mempersulit warga.
Sebab, warga tidak bisa lagi meminta rujukan ke rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggalnya. Namun harus dirujuk ke rumah sakit tipe D dulu, baru kalau tidak mampu bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C, B, dan A.
Menyikapi adanya aturan baru tersebut, Koordinator PERSI Korwil Surabaya Herminiati mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali untuk membahas peraturan baru tersebut. Menurutnya, secara substansi peraturan itu jelas mengurangi manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tidak selaras dengan Peraturan Direktur Jaminan Kesehatan (Perdirjampel) dengan program prioritas nasional kesehatan.
“Misalnya pasien yang sudah berobat lama di rumah sakit tipe B, tentunya data-data sudah terekam di sana. Tetapi karena harus ke rumah sakit yang baru (tipe D) akan menyebabkan pasien tersebut harus mengulangi semua pemeriksaan dimulai dari awal,” kata Herminiati saat ditemui di Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya, Selasa, (25/09/18).
Herminiati menganggap bahwa peraturan yang diberlakukan ini juga menyalahi UU No 36 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan. Dalam UU itu tertuang, bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau. Dan setiap orang juga berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
“Makanya kami dari Persi menolak aturan itu. Seharusnya diolah dahulu baru diuji coba. Uji coba pun menurut saya jangan seluruh Indonesia. Misalnya satu kota dulu atau desa. Kemudian baru diperbaiki,” tegas Herminiati yang juga selaku Direktur Utama RSIA Putri ini.
Herminiati mengungkapkan, saat ini jumlah rumah sakit di Surabaya yang telah ikut BPJS sebanyak 48. Terbagi menjadi 9 rumah sakit tipe D, 13 rumah sakit tipe C, 10 rumah sakit tipe B dan 3 rumah sakit tipe A. Sedangkan, untuk rumah sakit khusus, ada 6 terbagi tipe B, C, dan D.
“Sehingga peraturan baru itu akan berimbas pada jarak yang ditempuh oleh pasien. Belum lagi, kalau pasien membutuhkan pengobatan lanjutan, ini akan mempersulit dan menyengsarakan pasien,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengaku telah melayangkan surat ke Pemerintah Pusat. Menurut dia, hendaknya peraturan baru tersebut bisa ditinjau ulang supaya tidak meresahkan dunia kesehatan dan masyarakat Kota Surabaya pada umumnya. Seyogyanya, baik BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Persi, dan Organisasi Profesi dapat duduk bersama dan menyelesaikan hal ini secara sophisticated.
“Kami di Jawa Timur sudah mengirim surat ke pusat agar ditindaklanjuti sistem ini. Karena dianggap tidak nyaman,” terangnya.
Selain itu dalam waktu dekat pihaknya akan kembali mengadakan pertemuan untuk membahas progres surat yang telah dilayangkan tersebut. Bagaimana hasil surat itu, dan langkah selanjutnya yang akan diambil. Disamping itu, Herminiati mengaku pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Korwil-Korwil Persi yang lain serta ahli profesi. “Jadi tanggal 7 Oktober nanti, ada rapat Persi. Itu akan menilai surat yang telah kita kirim bagaimana hasilnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rahmanita menyampaikan bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS agar meninjau ulang mekanisme pelayanan rujuk berobat. Pasalnya, prosedur baru tersebut membebani masyarakat dan rumah sakit, dan Surabaya sudah merasakan dampak peraturan baru itu.
“Bu Wali Kota sudah membuat surat ke Kemenkes dan Dirut BPJS yang isinya meminta peraturan itu ditinjau ulang,” kata Febria.
Bubble Mega Proyek Meikarta Berakhir Dengan Pelepasan Saham
CEO Lippo Group yang menggagas mega proyek Meikarta harus melepas sahamnya di Meikarta, dari sebelumnya 54% sekarang tinggal 27% kepada investor asing.
Nusantara.news, Jakarta – Mega proyek Meikarta yang digagas oleh Lippo Group seperti berbalik arah, dari gegap gempita hingga akhirnya berujung pada bergugurannya saham-saham di bawah Lippo Group. Apakah ini pertanda akhir dari gagalnya mega proyek tersebut?
Pada awal Lippor Group memasarkan Meikarta prosesnya sangat gegap gempita. Betapa tidak, bayangkan, kota baru Meikarta akan dibangun megah di kawasan Cikarang dengan nilai investasi mencapai Rp278 triliun. Angka yang sangat besar, kalau tidak bisa dikatakan penggelembungan (bubble) proyek yang sangat massif.
Teori bubbleeconomy coba diterapkan dalam proyek ini. Dikatakan bubble, karena memang kemampuan riil Lippo Group tidak sebesar itu. Artinya, untuk merealisasikan proyek itu, Lippo Group akan mengundang partner sebanyak-banyaknya. Bisa juga bubble adalah sebuah harapan kapitalisasi pasar Meikarta jika semua investor masuk mencapai Rp278 triliun.
Target Lippo, anggaran Rp278 triliun itu bisa menggaet partner dari Jepang, Korea, Taiwan dan banyak lagi, plus pendanaan dari setiap pembeli yang mempercayakan kepada Lippo.
CEO Lippo Group James Riady menyatakan pembangunan kota Meikarta ini melibatkan banyak mitra bisnis. Langkah ini sebagai strategi pendanaan Lippo dalam merealisasikan pembangunan yang direncanakan. Menurutnya, 35% porsi pendanaan berasal dari kas Lippo, sedangkan sisanya dari kerja sama dengan mitra bisnis baik dalam maupun luar negeri.
Ada 120 perusahaan yang bermitra dengan Lippo, 30-40 kontraktor, 20-30 partner dari luar negeri seperti Mitsubishi, Toyota. Mitsubishi berminat bangun 1.000 unit, tapi desainnya khusus lebih ke Jepang. Toyota juga, ingin desain khusus.
Untuk merealisasikan kota baru Meikarta, dibutuhkan lahan 2.200 hektare. Di dalamnya akan dibangun 250.000 unit apartemen, fasilitas umum, hunian komersial, rumah sakit, sekolah, mall, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Maka itu, diperlukan marketing yang besar-besaran, konon Lippo sudah mengeluarkan biaya iklan, promosi dan advetorial sedikitnya Rp1,5 triliun.
Namun yang direkomendasikan Pemprov Jawa Barat untuk dapat dikeluarkan izinnya hanya 84,6 hektare saja. Itupun lahan yang memang sejak lama dikuasai PT Lippo Cikarang Tbk. Praktis tidak ada tambahan izin baru, karena menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, lahan seluas yang diharapkan Lippo memang tidak pernah ada.
Bubble mega proyek
Ternyata dalam perjalanannya kota baru Meikarta tidak seindah yang diharapkan, tidak semulus yang didambakan. Balon proyek yang digelembungkan itu tidak serta merta mengundang minat investor. Sehingga angka Rp278 triliun hanyalah tinggal angka yang sulit untuk direalisasikan, ketika investor tak kunjung masuk, maka meletus lah bubble mega proyek tersebut.
Pemicu utama pecahnya bubble mega proyek itu lantaran izin yang keluar tak sesuai harapan, sehingga mendismotivasi para investor untuk masuk. Jadi berapa potensi riil Meikarta sebenarnya?
Sampai dengan akhir kuartal III-2017, proyek yang baru diluncurkan pada Mei 2017 lalu telah mengantongi pendapatan pra-penjualan (marketing sales) senilai Rp4,9 triliun.
Namun, pada akhir Januari 2018 lalu perusahaan mengungkapkan PT Mahkota Sentosa Utama, anak PT Lippo Cikarang Tbk, telah menerima pembayaran senilai Rp2,5 triliun dari investor eksternal sebagai uang muka untuk pembelian saham.
Total uang yang akan dibayarkan oleh investor eksternal tersebut mencapai Rp4 triliun. Setelah penjualan saham selesai dilakukan, kepemilikan Lippo dalam proyek Meikarta akan turun menjadi sekitar 27%, dari yang sebelumnya 54%.
Aksi korporasi tersebut lantas memicu Fitch Ratings untuk menurunkan peringkat jangka Panjang perusahaan. Fitch menurunkan peringkat jangka panjang perusahaan menjadi B+, dari yang sebelumnya BB-.
Seperti sudah disebutkan di atas, kebutuhan pembiayaan untuk Meikarta mencapai Rp278 triliun, Masalahnya, PT Lippo Karawaci Tbk–pemilik 54% saham PT Lippo Cikarang—dan PT Lippo Cikarang sebagai pemilik proyek tidak memiliki dana sebanyak itu. Per akhir kuartal III 2017, total aset Lippo Karawaci adalah sebesar Rp52,4 triliun, sementara untuk Lippo Cikarang hanya sebesar Rp9,5 triliun.
Sehingga total aset Lippo Karawaci dan Lippo Cikarang sebesar Rp61,9 triliun. Sementara CEO Lippo Group James Riady mengatakan sepertiga dari total proyek Meikarta sebesar Rp278 triliun adalah Rp97,3 triliun berasal dari kas perusahaan. Jadi masih selisih kurang sebesar Rp35,4 triliun, antara kas perusahaan yang dibutuhkan sebesar Rp97,3 triliun dengan dengan total aset yang dimiliki dua anak perusahan Lippo sebesar Rp61,9 triliun.
Jika ingin menarik utang pun, tidak mungkin nilainya mencapai ratusan triliun melebihi nilai aset. Jadi angka proyek Rp278 triliun benar-benar angka bubble yang hanya bisa dicapai jika tahapannya benar. Namun karena tahapannya keliru, belum ada rekomendasi, belum ada IMB, dan Amdal, sehingga akhirnya yang terjadi berbalik arah.
Saham berguguran
Harga saham Lippo Group pun berguguran. Sepanjang 2017, saham emiten ritel Lippo Group, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) merosot 63,35%. Saham PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) terpangkas 26,94%.
Tak cuma ritel, saham properti Grup Lippo pun menyusut. Saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) terkoreksi 34,42% dan saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) merosot 31,68%.
Analis Mirae Asset Sekuritas Taye Shim menilai, penurunan ini sebagian besar disebabkan faktor sektoral yang juga terkoreksi tajam. Perlambatan konsumsi dan aliran uang ke perbankan secara kolektif menjadikan sektor properti dan ritel berada di fase underperform.
Analis Binaartha Parama Sekuritas Muhammad Nafan Aji tak menampik ada beberapa hal yang menekan prospek Lippo Grpup. Misalnya, penurunan peringkat utang Lippo Karawaci.
Pada Rabu (14/2) lalu, Fitch Ratings menurunkan peringkat surat utang Lippo Karawaci menjadi B+ dari sebelumnya BB-. Ini mencerminkan penurunan arus kas yang signifikan dari penjualan properti, seiring keputusan Lippo Group mendivestasikan porsi saham di proyek Meikarta melalui Lippo Cikarang.
Fitch menyebut, pada 31 Januari lalu, PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha Lippo Cikarang yang membawahi Meikarta, telah menerima uang muka penjualan saham senilai Rp2,5 triliun dari investor eksternal. Ini merupakan bagian dari total penjualan proyek Rp4 triliun.
Jika penjualan sudah selesai, porsi saham Lippo di proyek ini akan turun jadi 27% dari 54%, demikian Hasira De Silva dan Robin Sutanto, analis Fitch Ratings dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Mungkin akan lain ceritanya jika sejak awal Lippo Group menempuh modus administrasi yang lazim. Mengurus IMB, Amdal, rekomendasi sesuai dengan kapasitasnya. Tapi itulah hidup, kadang seseorang tergiur oleh sesuatu yang tidak dimiliki, akhirnya hal kecil itu yang membuat sesorang bisa terpuruk.
Apakah ini pertanda berakhirnya mega proyek Meikarta? Atau mega proyek Meikarta berjalan apa adanya? Atau justru sengaja mundur selangkah karena maraknya tahun politik 2018 dan 2019, untuk kemudian maju lagi seribu langkah begitu ada formasi politik baru? Yang jelas semua sedang cooling down.[]
